GORONTALO — Angka pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Gorontalo mengalami akselerasi cukup tajam sepanjang 2025. Berdasarkan data terbaru BPS, rata-rata warga di daerah ini membelanjakan uangnya hingga Rp1,32 juta setiap bulan, atau bertambah Rp145,03 ribu dibandingkan posisi 2024.
Lonjakan ini mencerminkan pergerakan konsumsi masyarakat di tengah dinamika ekonomi daerah. Namun, jika ditelisik lebih dalam, struktur belanja warga masih menunjukkan ciri khas rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah.
Porsi Makanan Masih di Atas 50 Persen, Tanda Daya Beli Perlu Dikuatkan
Dari total pengeluaran Rp1.324.916 per kapita per bulan, alokasi untuk kelompok makanan tercatat sebesar Rp663.390. Adapun sisanya, Rp661.526, digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, hingga tabungan.
Komposisi ini nyaris berimbang, dengan selisih kurang dari satu persen. Dalam teori ekonomi, semakin tinggi porsi belanja makanan dari total pengeluaran, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya—fenomena yang dikenal sebagai Hukum Engel.
Bagaimana Posisi Kabupaten Gorontalo di Tingkat Provinsi dan Nasional?
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Gorontalo menempati peringkat ke-4 dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Artinya, masih ada dua daerah lain di provinsi ini yang mencatatkan rata-rata pengeluaran per kapita lebih rendah.
Di kancah nasional, posisi daerah ini berada di urutan ke-335 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Peringkat ini menggambarkan daya beli masyarakat Kabupaten Gorontalo yang berada di kisaran menengah bawah secara agregat nasional.
Kenaikan Rp145 Ribu dalam Setahun: Apa yang Berubah?
Perbandingan dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2024, rata-rata pengeluaran per kapita warga Kabupaten Gorontalo masih berada di angka Rp1,18 juta per bulan. Setahun kemudian, nominal tersebut bertumbuh hingga menyentuh level Rp1,32 juta.
Kenaikan ini bisa menjadi indikator awal membaiknya aktivitas ekonomi lokal, baik dari sisi lapangan kerja maupun distribusi pendapatan. Meski begitu, dominasi belanja makanan yang masih tipis di atas 50 persen menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong produktivitas dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Data yang dirilis BPS ini merupakan bagian dari pemutakhiran statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara berkala melalui Susenas. Publikasi terbaru ini menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merancang program intervensi ekonomi dan sosial di wilayah Kabupaten Gorontalo.
