GORONTALO — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGO) menggelar formasi kepengurusan baru. Rektor UNUGO, Prof. Dr. Lahaji, M.Ag., mempercayakan posisi puncak lembaga ini kepada Dr. Alvian Mato, akademisi yang juga dikenal sebagai Juru Bicara Gubernur Gorontalo.
Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak di bidang hukum, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Alvian dinilai memiliki perpaduan kompetensi yang kuat sebagai akademisi sekaligus advokat.
Lion Hidjun dari Tim Hukum Bone Bolango Jadi Sekretaris
Dalam struktur baru ini, Alvian tidak bergerak sendiri. Ia didampingi Lion Hidjun, S.Pd., S.H., M.H., yang dikenal sebagai aktivis dan bagian dari tim hukum Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, untuk menjabat sebagai Sekretaris LKBH UNUGO.
Duet ini diharapkan mampu menjembatani layanan hukum kampus dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Gorontalo, baik di tingkat kota maupun kabupaten.
Divisi Litigasi hingga Penyuluhan Hukum Diisi Advokat dan Notaris
UNUGO tidak hanya menunjuk pimpinan, tetapi juga meracik komposisi lengkap di berbagai divisi. Sejumlah dosen yang berprofesi sebagai advokat dan notaris turut bergabung untuk memperkuat barisan ini.
- Divisi Konsultasi: Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H.
- Divisi Litigasi: Andi Inar Sahabat, S.H., M.H.
- Bidang Nonlitigasi, Mediasi, dan Advokasi: Fadel Ilato, S.H., M.H.
- Divisi Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Muhamad Rahmat Tahir, S.H.I., M.H. bersama Ismail Uno, S.Ag., S.H., M.H.
- Divisi Penelitian, Publikasi, dan Kerja Sama: Gito Alan Ali, S.H., M.Kn. bersama Rahmawati Igirisa, S.H., M.H.
Bukan Sekadar Konsultasi, tapi Pusat Pendidikan Hukum Masyarakat
Komposisi pengurus yang melibatkan pengacara praktik dan notaris ini mencerminkan keseriusan UNUGO membangun LKBH. Lembaga ini dirancang bukan hanya sebagai tempat bertanya soal perkara, melainkan pusat pengembangan pemikiran hukum dan pendidikan hukum bagi warga.
Dengan struktur yang solid, LKBH UNUGO menargetkan penguatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Gorontalo. Langkah ini sekaligus menegaskan peran kampus sebagai institusi yang hadir memberikan manfaat nyata, tidak hanya di ruang kuliah tetapi juga di tengah persoalan hukum yang dihadapi warga.
