JAKARTA - Konsorsium kontraktor pelaksana terus mengejar target penyelesaian gedung pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yang ditargetkan tuntas akhir tahun ini.
Pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) sejak 20 Oktober 2025, dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar bersumber dari APBN. Proyek yang digarap mencakup Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Per 9 Agustus 2026, capaian fisik konstruksi ketiga gedung tersebut sudah menyentuh 36,90 persen. Kementerian PU menargetkan seluruh bangunan bisa berdiri utuh dan siap digunakan pada Desember 2026 mendatang.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Tak hanya bangunan inti, penataan kawasan sekitarnya juga tengah dikebut. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal, dengan target selesai Desember 2026.
Progres penataan kawasan tercatat sudah mencapai 25,34 persen. Aktivitas yang berlangsung di lapangan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, hingga pengujian sand cone.
Akses menuju kawasan ini terbilang cukup strategis, hanya berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit perjalanan dari Bandar Udara Douw Aturure, dan sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire.
Proyek strategis ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua, sejalan dengan semangat PU 608 yang menjadi momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur bermanfaat nyata, termasuk percepatan pembangunan di Papua.