GORONTALO — Perum Bulog mencatat laba Rp 2,4 triliun hingga akhir September 2026 berdasarkan reviu BPKP, dengan proyeksi menembus Rp 3 triliun pada akhir tahun. Capaian ini ditopang margin usaha 7 persen dan penurunan beban bunga pinjaman berkat subsidi pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan capaian laba tersebut dalam konferensi pers di kantor Bulog, Jumat (9/10/2026). Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 26 September 2026 menjadi dasar angka profit yang dibukukan perusahaan pelat merah itu.
Rizal menyebut capaian ini sebagai modal positif menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya optimistis tren kinerja berlanjut sampai tutup buku akhir tahun.
Dua Pendorong Utama Laba Bulog
Margin usaha sebesar 7 persen menjadi salah satu penopang utama. Sisi lain, beban bunga pinjaman Bulog turun tajam dari kisaran 7–8 persen menjadi sekitar 3 persen.
Penurunan itu terjadi karena skema pembiayaan mendapat subsidi pemerintah. Dari tingkat bunga 5 persen, pemerintah menanggung subsidi sebesar 2 poin persentase, sehingga Bulog hanya menanggung sekitar 3 persen.
"Dengan penghematan ini, tambah dengan margin, ini Bulog di bulan September kemarin, akhir September, bisa profit Rp 2,4 triliun, dan diprediksikan di akhir tahun bisa tembus Rp 3 triliun," tutur Rizal.
Proyeksi Akhir Tahun dan Momentum Politik
Bulog membuka peluang laba akhir 2026 melampaui Rp 3 triliun. Rizal menyampaikan proyeksi itu dengan nada optimistis, seraya menyebut momentum dua tahun pemerintahan sebagai latar pencapaian.
"Potensinya di akhir tahun bisa lebih dari Rp 3 triliun, insya Allah," ujarnya.
Sebelumnya, Rizal juga menyinggung capaian syukuran 4 juta ton yang menjadi konteks pembukuan profit periode September. Angka itu memperkuat posisi Bulog sebagai penyangga pangan nasional di tengah tekanan harga global.
Arti Penting bagi Publik dan Pasar
Laba Bulog berdampak langsung pada kemampuan perusahaan menyerap gabah petani dan menstabilkan harga beras. Beban bunga yang lebih ringan memberi ruang fiskal lebih luas untuk operasi penyerapan tanpa mengorbankan margin.
Bagi pemerintah, kinerja ini memperkuat narasi bahwa skema subsidi bunga untuk BUMN pangan berjalan efektif. Efisiensi biaya pinjaman menjadi kunci, terutama saat Bulog dituntut menjaga cadangan beras pemerintah dalam jumlah besar.
Ke depan, pelaku pasar akan mencermati apakah proyeksi Rp 3 triliun terealisasi penuh. Faktor musim panen, harga gabah, dan volume penyerapan menjadi variabel yang menentukan apakah target itu tercapai atau justru terlampaui.
