GORONTALO — Rapat Pembicaraan Tingkat I yang digelar DPRD Kabupaten Gorontalo membuka rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama pihak eksekutif. Forum itu menjadi salah satu tahapan wajib sebelum rancangan anggaran daerah dibahas lebih rinci dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Y. Usira menegaskan pembahasan APBD tidak boleh dipandang sekadar rutinitas tahunan. Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang diajukan harus benar-benar menjawab kebutuhan warga.
"Pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Setiap program dan kegiatan harus benar-benar memiliki manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Zulfikar.
Transparansi dan Efisiensi Jadi Prinsip Utama
DPRD, kata Zulfikar, memikul tanggung jawab memastikan anggaran daerah disusun dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Penyusunan juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan.
Pembahasan tingkat I dinilai menjadi ruang bagi legislatif untuk mencermati arah kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan 2027. DPRD akan menilai setiap usulan berdasarkan urgensi dan manfaatnya, bukan sekadar besaran nominal.
"Jangan sampai anggaran hanya besar secara nominal, tetapi hasilnya kecil dirasakan masyarakat. Karena itu, DPRD akan melihat setiap program berdasarkan urgensi dan manfaatnya," tegas Zulfikar.
Angka di Kertas dan Kepentingan Warga
Zulfikar mengingatkan agar pembahasan APBD tidak dilakukan terburu-buru. Setiap komponen pendapatan maupun belanja perlu dikaji secara rasional supaya tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran nantinya.
Ia menempatkan angka-angka dalam ranperda sebagai representasi kepentingan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Gorontalo untuk satu tahun ke depan.
"Yang kita bahas bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik angka itu ada kepentingan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Gorontalo untuk satu tahun ke depan," kata Zulfikar.
Perbedaan Pandangan Legislatif-Eksekutif Dianggap Wajar
Seluruh proses pembahasan diharapkan berlangsung terbuka dan konstruktif. Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif, menurut Zulfikar, merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.
DPRD Kabupaten Gorontalo akan mencermati substansi Ranperda APBD 2027 bersama pihak eksekutif. Pembahasan diarahkan menghasilkan anggaran yang realistis, berpihak pada kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat Pembicaraan Tingkat I tersebut menandai awal rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD memastikan prosesnya diarahkan untuk menjaga kualitas penganggaran dan kepentingan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
