GORONTALO — Komposisi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo berubah setelah rapat paripurna menetapkan susunan AKD yang baru. Sun Biki mengisi posisi Ketua BK yang sebelumnya dijabat Fikram AZ. Salilama dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Wakil Ketua BK dari Fraksi NasDem tetap dijabat Umar Karim.
Susunan keanggotaan dibacakan oleh anggota BK, Ekwan Ahmad, dalam rapat paripurna tersebut. Penetapan ini merupakan hasil dari rangkaian tahapan kelembagaan yang dimulai dari rapat kerja, pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus), hingga akhirnya dibawa ke paripurna untuk disahkan.
Mekanisme Pergantian Personel AKD Sesuai Ketentuan
Ekwan menegaskan bahwa perubahan susunan personel AKD telah melalui tahapan sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku. Menurutnya, proses ini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil pembahasan bertingkat di internal dewan.
"Setelah rapat kerja, kemudian pembahasan di Badan Musyawarah, akhirnya susunan personel AKD ini dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan," ujarnya.
Rapat paripurna menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan AKD. Keputusan yang ditandatangani Ketua DPRD Idrus MT. Mopili itu menandai resminya komposisi baru yang akan bertugas pada periode berikutnya.
Peran BK dalam Menjaga Etika dan Marwah Lembaga
Ekwan berharap personel yang baru ditetapkan dapat menjalankan tugas secara maksimal. Ia menyoroti peran BK yang krusial dalam menjaga etika, disiplin, dan kehormatan lembaga DPRD.
"Dengan susunan personil yang baru ini, diharapkan seluruh anggota dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga marwah lembaga dan bekerja sesuai ketentuan," tutupnya.
Badan Kehormatan memiliki kewenangan menangani pelanggaran kode etik anggota dewan. Posisi ini strategis karena berkaitan langsung dengan integritas dan kredibilitas lembaga legislatif di mata publik.
Fraksi Golkar Tempatkan Meyke Camaru di Banmus
Selain perubahan di BK, Fraksi Partai Golkar juga menempatkan Meyke Camaru di Badan Musyawarah (Banmus). Banmus berperan penting dalam menentukan agenda rapat dan jadwal kegiatan DPRD.
Dengan susunan baru ini, seluruh AKD di DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat bekerja optimal menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masyarakat Gorontalo menantikan kinerja dewan yang lebih solid setelah komposisi alat kelengkapan resmi ditetapkan.
