BONE BOLANGO — Keputusan Yusbar Ismail masuk ke PPP menandai peralihan peran setelah puluhan tahun berkecimpung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ia sebelumnya dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hingga Asisten II Sekretariat Daerah.
Jabatan Asisten II menjadi salah satu posisi terakhir yang diembannya sebelum memasuki masa purnatugas. Pengalaman panjang di birokrasi itu kini dibawa ke ruang politik.
Dari Dinas Pertanian hingga Asisten II Setda
Sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yusbar terlibat langsung dalam berbagai agenda pembangunan. Fokusnya mencakup sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kariernya berlanjut hingga dipercaya sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pengalaman tersebut mencakup isu pertanian, ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan.
Diproyeksikan Duduki Pimpinan Harian DPW PPP Gorontalo
Di PPP Provinsi Gorontalo, Yusbar disebut masuk dalam radar untuk diusulkan sebagai salah satu pimpinan harian DPW. Namanya juga diproyeksikan menjadi salah satu bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PPP pada momentum pemilu mendatang.
Bergabungnya Yusbar dinilai menambah warna baru dalam struktur PPP. Latar belakangnya sebagai mantan birokrat yang cukup lama bersentuhan dengan persoalan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi nilai tambah partai.
Prosesi pemasangan jas PPP berlangsung di salah satu lokasi di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Ismet Mile memimpin langsung prosesi tersebut, didampingi Muh. Zamroni Mile selaku Ketua DPC PPP Bone Bolango.
Jalur Politik sebagai Wadah Baru Pengabdian
Bagi Yusbar, berakhirnya masa pengabdian sebagai ASN tidak otomatis mengakhiri ruang kontribusi kepada masyarakat. Jalur politik dipilih sebagai wadah baru untuk melanjutkan pengabdian.
Peralihan dari birokrasi ke politik itu menjadi babak perjalanan baru Yusbar Ismail. Dari ruang pemerintahan, ia kini masuk ke ruang kepartaian bersama PPP, membawa pengalaman birokrasi untuk berkiprah dalam dinamika politik dan pembangunan daerah.
