Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus Rp153,2 triliun hingga 30 September 2026. Program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) itu telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pemerintah menyatakan alokasi anggaran MBG akan terus disesuaikan dengan kebutuhan program seiring perbaikan tata kelola yang berjalan.
JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2026 di Jakarta. Menurutnya, jumlah penerima manfaat MBG sudah menembus 57 juta orang per akhir September, naik dari periode sebelumnya.
Suahasil menyebut pihaknya mengapresiasi berbagai perbaikan yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyalurkan program prioritas pemerintah itu.
"Khusus Makan Bergizi Gratis, (menjangkau) 57 juta penerima per akhir September. (Realisasi anggaran) Rp153,2 triliun, kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada (SPPG) yang enggak bener ditutup," kata Suahasil.
BGN memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap SPPG. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan setiap dapur pelayanan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Konsekuensinya, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut ditutup. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada makanan yang diproduksi di fasilitas yang belum memenuhi syarat kesehatan.
Selain penertiban sertifikat, BGN menata pelayanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan dilakukan dengan membangun 480 SPPG baru.
Rinciannya, 211 SPPG bermitra mandiri dan 269 SPPG berada di wilayah terpencil. Seluruh SPPG tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Langkah ini diambil agar distribusi MBG di daerah yang selama ini sulit dijangkau bisa berjalan lebih merata. BGN juga melakukan penentuan penerima manfaat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Suahasil menegaskan Kementerian Keuangan bakal terus mendukung upaya perbaikan yang dilakukan BGN. Menurutnya, alokasi anggaran MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan program setelah berbagai pembenahan dijalankan.
"Dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, Badan Gizi Nasional membuat distribusi MBG-nya lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya menyesuaikan, berapa nanti diperlukan, kita akan sediakan," ujar Menkeu.
Dengan realisasi Rp153,2 triliun hingga September 2026, program MBG menjadi salah satu pos belanja negara dengan serapan terbesar. Pemerintah memastikan penyaluran tetap berjalan seiring penataan standar higiene dan perluasan layanan di wilayah 3T.