GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah mengevaluasi pengelolaan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama BPKP Perwakilan Gorontalo menggelar pembahasan mendalam untuk memperkuat tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Evaluasi ini mencakup sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Hasil diskusi kemudian dirumuskan menjadi langkah-langkah strategis agar pengelolaan keuangan berjalan lebih baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Koordinator Pengawasan Bidang APD BPKP Perwakilan Gorontalo, Asri Murtini, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang perlu menjadi perhatian serius perangkat daerah.
"Terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang perlu diperhatikan. Rekomendasi ini menjadi bahan penting untuk perbaikan, dan perangkat daerah diharapkan dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan konsisten," kata Asri dalam siaran persnya, Senin (7/9/2026).
Ia menambahkan, peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan juga harus mendapat penekanan.
Dalam forum tersebut, Kepala BKAD Sukril Gobel memaparkan regulasi perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang ditetapkan sebesar 2,5 persen. Ia menyoroti masih ada batas kumulatif serta instrumen pembiayaan lain yang belum sepenuhnya masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Instrumen yang dimaksud mencakup obligasi daerah, sukuk, dana abadi, hingga cadangan KPDBU. Belum diakomodirnya instrumen ini dalam Perda menjadi salah satu catatan penting yang memerlukan tindak lanjut regulasi.
Pembahasan bersama ini juga menjadi ajang mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Dari hasil diskusi, sejumlah langkah strategis dirumuskan sebagai solusi atas kendala-kendala tersebut.
Dengan langkah ini, pengelolaan pembiayaan daerah diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelaksanaan program serta kegiatan prioritas Pemprov Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya menjadi evaluasi tahunan, tetapi juga langkah awal perbaikan berkelanjutan demi mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Gorontalo.